Travel

PPKM, Pedagang Malioboro Yogyakarta Jual Toko: Sudah Banting Harga Tak Juga Laku

Puluhan pedagang di pertokoan kawasan Malioboro Yogyakarta menyalakan lilin sambil membawa bendera merah putih di sepanjang jalan itu pada Minggu petang, 8 Agustus 2021. Mereka menggelar doa bersama dan membeberkan poster yang isinya meminta pemerintah menyetop aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Pemerintah memulai kebijakan PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 hingga kini menjadi PPKM Level 4. Hari ini, status PPKM Level 4 akan berakhir dan pemerintah pusat bakal memutuskan apakah lanjut atau tidak.

“Kami berdoa lintas iman, lintas suku, memohon kepada Tuhan agar pemerintah mendapat kebijaksanaan dalam membuat kebijakan menangani Covid-19,” kata Sadikin, Ketua I Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani atau PPMAY. Salah satu poster bertuliskan, “Pak, kami mohon PPKM jangan diperpanjang lagi. Kami butuh usaha bukan bantuan. Kami butuh solusi bukan aturan. Imun kami kuat dengan usaha, bukan dengan berdiam diri di rumah. Kami sekarat tapi tak punya penghasilan. Bukannya mati karena Covid-19, tapi karena stress. Banyak utang, nanti ditagih di akhirat.”

Sadikin mengatakan, kebijakan PPKM sangat memberatkan bagi seluruh pelaku usaha di Malioboro, Yogyakarta. “Kalau boleh menangis, kami menangis. Tapi buat apa? Kondisi kami bukan hanya mengenaskan, tetapi hancur,” kata Sadikin. Dia mencontohkan, meski saat ini Malioboro sudah sedikit dibuka aksesnya, namun tak ada wisatawan yang datang karena penyekatan. “Saya buka toko tiga hari, satu pun tak ada yang datang. Omzet kami bukan turun lagi, tetapi terjun bebas. Ini dialami juga toko lain.”

Belasan pemilik toko di Jalan Malioboro sudah mencoba menjual propertinya karena tak kuat hidup tanpa penghasilan. Namun tak mudah juga menjual toko-toko itu karena tiada yang beli. Sadikin sudah melego tokonya seharga Rp 70 juta sampai Rp 100 juta per meter persegi. Tidak ada yang membeli. Bahkan dia sudah banting harga jadi Rp 50 juta per meter persegi, tetap tidak laku.

Berbagai skema bantuan keringanan pemerintah, seperti subsidi listrik, pajak, dan sejenisnya, menurut Sadikin, tak cukup membantu para pelaku usaha untuk bangkit atau sedikit pulih. “Bantuan itu tidak signifikan. Kalau mau membantu, buka akses wisatawan ke Yogyakarta,” kata Sadikin.

Yang paling menyedihkan selama PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 berlangsung, menurut dia, ketika karyawan toko berulang kali bertanya kapan mereka bisa kembali bekerja. “Kami tak tahu harus menjawab apa ketika karyawan bertanya, ‘kapan bisa kerja, kami butuh makan’,” kata Sadikin.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Noviar Rahmad mengatakan belum tahu apakah PPKM Level 4 akan diperpanjang atau berhenti pada esok hari. “Kami juga belum mendapat informasi apakah destinasi wisata bisa buka lagi besok,” kata Noviar yang juga Kepala Satpol PP DI Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.